Mamasa  

8 Bulan Insentif dan Jasa BPJS Tak Dibayar, Dokter di RSUD Kondosapata’ Mamasa Mogok Kerja

Dokter di RSUD Mamasa Mogok Kerja
RSUD Kondosapata' Kabupaten Mamasa. (foto: ist)

MAMASA, Sungguh parah kondisi kabupaten Mamasa provinsi Sulawesi Barat saat ini, sejumlah unsur melakukan unjuk rasa bahkan menyegel sejumlah kantor yang terkait dengan keuangan di Mamasa.

Sebelumnya, ratusan kepala desa unjuk rasa karena hak keuangan tak terbayarkan 8 bulan. Disusul armada petugas Damkar dan Satpol PP yang unjuk rasa di Kantor Bupati dan mendatangi Bank Sulselbar dengan alasan yang sama, hak keuangan tak terbayarkan.

Aksi itu menyasar juga RSUD Kondosapata Kabupaten Mamasa, Sabtu (30/12/2023). Beredar surat pemberitahuan mengatasnamakan komite medik RSUD Kondosapata, yang menuliskan sejumlah dokter umum, dokter spesialis dan juga dokter gigi spesialis akan mogok kerja terhitung mulai 1 Januari 2024 mendatang.

Baca Juga  Natal Oikumene di Mamasa. Yakub: Pak Gubernur Datang Membawa Spirit bagi Kami

Bukan tak ada alasan, para dokter tersebut mengaku 8 bulan insentif kelangkaan profesi atau insentif dokter dan jasa BPJS tak dibayarkan Pemerintah Kabupaten Mamasa.

“Berdasarkan UU no 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan pasal 137 yang mengatur tentang mogok kerja sebagai hak dasar pekerja, serta mengingat pasal 140 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang mogok kerja, kami dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter umum RS Kondosapata Mamasa akan menyatakan sikap,” tulis sejumlah dokter dalam pemberitahuan yang ditandatangani oleh 8 dokter tersebut.

Baca Juga  Natal Oikumene di Mamasa. Yakub: Pak Gubernur Datang Membawa Spirit bagi Kami

8 dokter yang bertandatangan dalam surat pemberitahuan itu yakni dr. Christian Pallulungan, Sp. N, M.Kes, dr. Ribka Aryanti, Sp.THT, KL, drg. Westy Ahrawanty, Sp. Perio, dr
Benyamin Massang, Sp. PK, dr. Rone Dara Demmandulu, dr. Muhriani, dr. Resi Sumarni dan dr. Senoaji Srimulyo Wahyu.

Baca Juga  Natal Oikumene di Mamasa. Yakub: Pak Gubernur Datang Membawa Spirit bagi Kami

Kedelapan dokter itu, berdasarkan surat itu, tidak akan melakukan kewajiban kerja hingga batas waktu yang tidak ditentukan dengan alasan insentif dokter selama 8 bulan tak dibayarkan dan jasa BPJS 12 bulan juga tak terbayarkan.

Mereka rencananya akan mulai tak melaksanakan kewajiban mulai 1 Januari 2024 mendatang. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *