Majene  

Diduga Matikan Perusahaan Media Lokal, JMSI Sulbar Minta Sekwan DPRD Sulbar Dicopot

MAMUJU, Sejumlah perusahaan media lokal harus gigit jari saat kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sulbar dinahkodai Muhammad Hamzih. Pasalnya, kegiatan publikasi media reses anggota DPRD Sulbar dan publikasi kegiatan DPRD Sulbar yang selama ini berjalan lancar diduga diberhentikan dan dicoret dari anggaran pada tahun 2024 ini.

Di hadapan sejumlah awak media, Senin (3/6/2024), ketua Jaringan Media Siber Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Idham mengaku kecewa dengan sikap yang diambil Muhammad Hamsih.

Idham bahkan meminta dan menegaskan kepada pj Gubernur Sulbar Bahtiar untuk segera mencopot Hamsih dari posisi Sekretaris DPRD Sulbar.

“Kegiatan publikasi reses sejumlah media dicoret dari anggaran DPRD Sulbar. Salah satunya media anggota JMSI Sulbar. Padahal selama ini, media itu rutin mempublikasikan kegiatan DPRD dan anggotanya di websitenya,” jelasnya.

Sikap ini, menurut ketua JMSI mematikan perusahaan media lokal. “Jika ini tidak disikapi, perusahaan media akan segera gulung tikar,” tambahnya.

Sekadar diketahui, saat pengangkatan Hamzih sebagai sekretaris DPRD Sulbar pada awal Februari lalu, menuai kontroversi.

Dikutip dari inews, ada 6 poin penting kontroversi pengangkatan Hamzih sebagai sekwan DPRD Sulbar yaitu : 1. Adanya Surat Pj. Gubernur Sulawesi Barat Nomor R/800.1.3/318/2023 Tanggal 26 Desember 2023 Perihal Konsultasi Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang diterima oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 28 Desember 2023.

Baca Juga  Apresiasi Wisuda Santri Tahfidz Quran, Ardiansyah: Mari Memupuk Kecintaan Kita pada Alquran
  1. Mekanisme dan peraturan yang berlaku terkait prosedur pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat telah dilakukan oleh DPRD dengan melakukan Rapat bersama Fraksi-Fraksi sesuai aturan yang berlaku, yang mana hasilnya disampaikan kepada Pj. Gubernur Sulawesi Barat melalui Surat DPRD Sulawesi Barat Nomor 22.00/948/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023

Perihal Penyampaian, dimana substansi hal yang sampaikan adalah sebagai berikut :
a.Menolak adanya pergantian Sekretaris DPRD Prov. Sulawesi Barat;

b.Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat masih dianggap dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan yang berpotensi mengganggu pelayanan di DPRD;

c.DPRD sudah pernah menolak usul pejabat yang bersangkutan; dan

d.Agar tidak dilakukan pergantian Sekretaris DPRD hingga berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD periode 2019-2024.

3.Surat DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/008/I/2024 Tanggal 17 Januari 2024 Perihal Permohonan Pertimbangan terkait penegasan Surat DPRD Menolak Usul Nama Pejabat yang akan diangkat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

4.Surat DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/009/I/2024 Tanggal 17 Januari 2024 Perihal Penyampaian yang menegaskan kepada Pj. Gubernur bahwa atas dasar Peraturan Perundang-undangan Pj. Gubernur mesti mendapatkan persetujuan DPRD, dan agar Pejabat Struktural di lingkup Sekretariat DPRD tidak dilakukan Mutasi hingga dengan berakhirnya Masa Bhakti DPRD Provinsi Sulawesi Barat 2019 – 2024.

5.Bahwa diduga telah terjadi mal administrasi terkait syarat kelengkapan berkas adanya Surat Persetujuan DPRD untuk penggantian Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana telah di atur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3.-1083 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Administrasi dan Konsultasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri. Sehingga Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/408/SJ tanggal 20 Januari 2024 Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang memberikan izin adanya pergantian Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat perlu untuk dievaluasi dan ditinjau ulang proses administrasi dan keabsahannya. Karena secara resmi dan formal kelembagaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak pernah memberikan persetujuan kepada Pj. Gubernur Sulawesi Barat untuk melakukan penggantian Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Baca Juga  Hampir Menjadi Korban Terduga Penjahat Kelamin, Mahasiswi Unsulbar Bagikan Keresahannya

6.Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dengan sengaja tidak mengindahkan adanya Peraturan Gubernur Sulawesi yang sebelumnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Kerja Perangkat Daerah, yang didalamnya juga telah diatur dalam Pasal 54 Ayat (3) bahwa “Sekretaris DPRD Provinsi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas Persetujuan Pimpinan DPRD Provinsi setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi”.

Bukan cuma itu, pada senin kemarin, Sekwan Hamzih dilaporkan Direktur Celebes Research Institut (CRI) Sulbar Muhaimin Faisal ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju terkait Dugaan korupsi pengadaan fasilitas olahraga Tenis Meja tahun 2022. Muhaimin mengungkapkan, dugaan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi yang dilaporkan sebesar Rp 120 Juta.

Baca Juga  Pesona UAS Hipnotis Warga Majene Pasang Tikar Seluas Lapangan Bola

Ketua JMSI Sulbar Idham mengatakan, Pj Gubernur Bahtiar dan Pj Gubernur sebelumnya sangat memperhatikan keberadaan media, apalagi media lokal yang dapat mengangkat citra Sulbar di kancah nasional.

“Apalagi sikap salah seorang pejabatnya yang diduga melayani pencairan bukan dari rekening perusahaan resmi, tapi rekening pribadi wartawan yang membawa perusahaan itu,” kesalnya.

Sikap pejabatnya itu, yang berinisial ER diduga melayani pencairan perusahaan bukan dari rekening perusahaan, tapi rekening pribadi wartawan. “Kalau memang ini betul, ER ini juga harus segera dicopot dan dimutasi. Tidak boleh itu melayani pencairan melalui rekening pribadi, tapi harus rekening perusahaan. Selain memicu kecurangan wartawan, juga akan menjadi temuan,” jelasnya.

Sementara itu, ER, salah seorang pejabat yang membidangi media di DPRD Sulbar yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menjawab dengan tidak nyambung. “Maaf pak..maksudnya bagaimana. knp bisa media nasional di pakai pj gubernur,” jawabnya dengan tidak sinkron.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulbar Muhammad Hamzih saat hendak dikonfirmasi via pesan whatsapp terkait dugaan mematikan perusahaan media lokal sulbar hanya menjawab singkat. “Pak Kabag persidangan pak Awal,” tulisnya.

Namun saat kembali hendak dikonfirmasi untuk mendapatkan konfirmasi yang lengkap, handphone Muhammad Hamzih tak pernah lagi aktif, hanya centang satu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *