Opini  

“Utang Aman Dan Terkendali Adalah Pernyataan Berbahaya”

Oleh : Ulfiah (penulis lepas)

Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Dian Lestari menyatakan, pinjaman pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri, masih terkendali. Ia jg menjelaskan, bahwa posisi utang pemerintah secara keseluruhan per 30 November 2023 adalah Rp8.041,01 triliun. Itu didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.048,9 triliun (88,61% dari total utang) dan Pinjaman sebesar Rp 916,03 triliun (11,39% dari total utang).

Khusus utang melalui pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp886,07 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp29,97 triliun. Pinjaman luar negeri paling banyak berasal dari pinjaman multilateral (Rp540,02 triliun), juga pinjaman bilateral (Rp268,57 triliun). (Gatra.com, 31-12-2023).

Juga dalam laman yang lain yakni, Universitas Brawijaya Malang, Hendi Subandi, mengatakan bahwa rasio utang luar negeri Indonesia masih tergolong aman. Ia pun memasukkan kategori utang Indonesia sebagai utang produktif, karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif jangka panjang. (VIVA.co.id, 30/12/2023)

Utang Untuk Pembiayaan

Rata-rata utang tersebut digunakan untuk pembiayaan defisit APBN. Selain itu juga untuk pembangunan proyek-proyek prioritas nasional seperti infrastruktur jalan tol, pelabuhan, MRT, institusi pendidikan tinggi, rumah sakit, pengembangan fasilitas kelistrikan, pertanian dan perdesaan, serta fasilitas air bersih.

Tidak ayal, pemerintah pun mengeklaim bahwa proyek-proyek pembangunan yang dibiayai melalui utang itu telah memberikan dampak positif pada masyarakat, terutama dalam menggerakkan ekonomi di daerah. Dalih lainnya, yakni pemanfaatan utang untuk membiayai proyek/kegiatan adalah karena cenderung memiliki output yang lebih baik melalui teknologi terkini dan sharing experience (berbagi pengalaman) yang dimiliki oleh lender (pemberi utang) khususnya dalam hal transfer teknologi bagi industri dalam negeri.

Baca Juga  Perlunya Pendidikan Berbasis Moderasi dalam Menghadapi Tantangan Ekstremisme Agama

Jebakan Menggiurkan

Utang adalah wujud hegemoni negara adidaya kepada negara lain yang lebih lemah secara politik dan ekonomi. Ini jelas membuat negara lemah tersebut bisa dijajah secara terus-menerus oleh negara-negara gerombolan kapitalis global maupun turunannya yang berupa lingkaran oligarki di sekitar penguasa.

dengan utang, kedaulatan negara bisa tergadai bahkan terjual. Dampak paling ringan dari utang adalah tertumbalkan nya aset negara.

Melalui utang itu pula, negara-negara besar akan membuat kekacauan dan kemiskinan agar dapat memaksakan berlangsungnya proyek-proyek tertentu dengan syarat-syarat tertentu di negeri-negeri muslim. Lebih dari itu, utang luar negeri tidaklah diberikan oleh negara-negara kapitalis Barat, kecuali dengan riba. Kita tahu, riba itu haram bagi umat Islam.

Sungguh utang negara adalah Jebakan nenggiurkan bagi siapa pun itu, ditambah dgn iming-iming untuk kesejahteraan masyarakat atau yang lainnya, padahal itu semua adalah jebakan yang bisa mengancam kedaulatan negara debitur. Bahkan utang bisa menjadi pintu masuk kapitalis Barat untuk selanjutnya begitu mudah mengerat-ngerat wilayah negeri-negeri muslim.

Bahaya Besar

Utang yang jumlahnya fantastis sebagaimana Indonesia, tidak layak lagi disebut aman dan terkendali. Kenapa? Karena justru bahaya besar jika para pejabat negeri ini menyatakan demikian. Utang Indonesia yang makin besar adalah salah satu kriteria kegagalan pemerintah mengelola negara. Utang juga indikator bahwa resesi siap melanda. Dampaknya, ekonomi negara jelas terancam mangkrak.

Baca Juga  Konser Coldplay: Matinya Empati Secara Sistemik

Dengan melihat realitas di tengah masyarakat sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa utang adalah instrumen yang akan senantiasa membuat umat menderita. Jika sudah begini, pemerintah biasanya akan berdalih dengan angka pertumbuhan ekonomi.

Jangankan skala negara utang pribadi pun, itu senantiasa membuat menderita, tidak tenang, was-was dan lainnya, apalagi utang skala negara yang begitu fantastik.

Begitulah dalam sistem kapitalisme, yakni utang luar negeri adalah cara kapitalisasi yang berbahaya bagi negeri-negeri muslim. Serta Dengan utang itu, negara-negara kapitalis akan mampu menekan dan melakukan intervensi, bahkan menduduki wilayah negeri-negeri muslim tersebut.

Kembali Kepada Islam

Islam sejatinya memiliki aturan yang komprehensif perihal utang negara. Karena didalam islam berutangnya negara sejatinya itu tidak perlu dilakukan, kecuali untuk perkara-perkara urgen dan jika ditangguhkan akan dikhawatirkan terjadi kerusakan dan kebinasaan. Untuk hal-hal yang bisa ditangguhkan, maka semua itu menunggu hingga negara memiliki harta. Upaya lain untuk mengatasi krisis ekonomi, semisal penarikan pajak, akan dibebankan hanya pada orang-orang kaya.

Sistem Islam juga akan fokus untuk menyejahterakan rakyatnya, baik yang kaya, apalagi yang miskin. Ada satu orang yang tidak bisa makan dalam sehari saja sudah menjadi alarm keras akan buruknya distribusi harta. Kondisi ini harus segera menjadi perhatian oleh penguasa dalam sistem Islam. Oleh karenanya, tidak heran, indikator kesejahteraan ekonomi rakyat di negara Islam adalah terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) setiap individu dalam jumlah cukup.

Baca Juga  Cinta Berujung Malapetaka

Islam juga memiliki sejumlah sumber APBN yang masing-masing sumber tersebut memiliki nominal yang banyak sehingga APBN aman dan bisa meminimalkan terjadinya utang luar negeri. APBN tersebut justru sangat memungkinkan kebutuhan-kebutuhan publik, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan transportasi, bisa gratis karena itu wujud pelayanan negara kepada rakyatnya. Demikianlah format negara mandiri didalam islam, yakni secara politik dan ekonomi tidak bergantung pada negara lain.

Allah Taala berfirman, “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisa’ [4]: 141).

Belajar dari kisah pahit, Zimbabwe dan sri Lanka, yang terjerat utang dari Cina, di abad 21 ini. Utang tidak membuat kedua negara tersebut terbantu ekonominya, melainkan makin terperosok jauh ke dalam krisis. Keduanya tidak mampu membayar utang kepada kepada kreditur, tetapi negara lain juga ragu hendak membantu karena negara tersebut memang dipastikan tidak mampu membayar utang.

Akibatnya, terjadi krisis ekonomi di sana sampai harus menumbalkan rakyatnya. Aset-aset BUMN di negaranya pun terpaksa dikuasai pihak kreditur akibat gagal bayar utang. Lantas, apakah kita hendak diam saja dan membiarkan Indonesia senasib dengan Zimbabwe dan Sri Lanka?

Oleh karena itu sudah saatnya lah kembali berhukum kepada sistem islam, karena hanya dengan islam lah semua persoalan terkhususnya utang negara bisa terselesaikan dan krisis ekonomi akibat utang pun bisa teratasi sehingga tidak menumbalkan rakyatnya sebagaimana dalam sistem kapitalisme.

Wallahu A’lam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *